Bontang Desak Legalisasi Galian C, Agar Warga Tak Lagi “Main Kucing-Kucingan”

Samarinda, PRANALA.CO — Ada keresahan yang dibawa Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dalam kunjungan resmi ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (7/5/2025). Bukan soal politik atau birokrasi yang rumit. Tapi tentang pasir — ya, pasir yang selama ini menopang bangunan, rumah, dan usaha masyarakat di kota industri itu.

Didampingi Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Lukman, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Agus Haris bicara blak-blakan. Intinya: Bontang butuh legalisasi pertambangan Galian C.

Baca Juga

Mengenang Memori Indah PKT Bontang; Bintang Besar Sepak Bola Nasional dari Bukit Tursina

10 Apr 2021

“Kami catat kebutuhan pasir di Kota Bontang antara 200 sampai 250 kubik per hari,” ungkap Agus di hadapan jajaran Pemprov Kaltim. Ia merinci, kalau satu truk bisa muat 4 kubik, berarti butuh 1.000 kubik pasir setiap hari. Setahun? Angkanya tembus 365 ribu kubik.

Tapi di balik angka itu, ada nasib ratusan warga yang menggantungkan hidup dari penambangan pasir. Kini, aktivitas mereka terhenti. Bukan karena tak ada pasir, melainkan karena izin yang belum ada. Legalitas tambang mereka tersandera aturan.

“Inilah alasan kami datang ke sini,” kata Agus. “Kami tak ingin aktivitas masyarakat berlangsung ilegal. Lebih baik dilegalkan lewat mekanisme yang sesuai aturan.”

Baca Juga

Kawasan Macet Bontang Kaltim Bakal Diperbaiki, Ini Rencana Penutupan Jalan dan Penertiban Parkir Liar

11 Mei 2025

Bukan hanya warga yang butuh pasir. Perusahaan-perusahaan besar dan proyek-proyek pembangunan vertikal yang kian menjulang di Bontang pun ikut menyerap material itu.

Karena itulah, Agus berharap persoalan tambang Galian C ini masuk dalam pertimbangan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang. Apalagi saat ini Pemprov Kaltim tengah mengevaluasi RTRW, selaras dengan penyesuaian wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kaltim, Iwan Darmawan, merespons positif aspirasi yang disampaikan rombongan dari Bontang. Ia memastikan, Pemprov Kaltim akan menelaah dan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai ketentuan.

“Maksud teman-teman dari Pemerintah Kota Bontang ingin agar kegiatan yang selama ini berkaitan dengan Galian C bisa dilegalkan, bahkan hingga ke kawasan hutan lindung. Keinginan boleh disampaikan, nanti aturan mainnya kita lihat seperti apa. Yang jelas, kita tetap di dalam koridor ketentuan,” tegas Iwan.

Bontang, kota yang dikenal dengan industri besar dan obyek vital nasionalnya, memang tak bisa dipisahkan dari kebutuhan bahan tambang ini. Harapan Agus Haris jelas: agar tak ada lagi warga yang “main kucing-kucingan” di lapangan hanya karena aturan yang belum memayungi mereka.

“Mari kita duduk bersama, cari jalan keluarnya. Agar masyarakat bisa bekerja dengan tenang, dan pembangunan Bontang tetap berjalan,” pungkasnya. (*)

Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami