Berikut Isi Lengkap Perwali Covid-19 di Bontang

  • Whatsapp

PEMKOT Bontang sudah terbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Isinya mengatur soal Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Mulai dari perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat serta fasilitas umum.

Bacaan Lainnya

Bagi warga Bontang secarai individu wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Diantaranya; menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir; pembatasan interaksi fisik; dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sementara bagi pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi:

a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;

b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;

c. upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;

d. upaya pengaturan jaga jarak dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter;

e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan

g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Sedangkan tempat dan fasilitas umum yang meliputi, perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri; sekolah/institusi pendidikan lainnya; tempat ibadah; terminal, pelabuhan dan bandar udara; transportasi umum; toko, pasar modern, dan pasar rakyat; apotek dan toko obat; warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran; pedagang kreatif lapangan/lapak jalanan; perhotelan/penginapan lain yang sejenis; tempat wisata; fasilitas pelayanan kesehatan; area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di perwali ini, dimuat sanksi yang melanggar. Wali Kota membentuk tim yang bakal mengawasi dan memantau penerapan disiplin dan penegakan hukum. Sanksinya pun tak berupa denda, melainkan sanksi administratif hingga ancaman penjara.

Bagi perseorangan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa: teguran lisan dan/atau teguran tertulis; kerja sosial; dan/atau tindakan polisional.

Pemberian sanksi administratif sebagaimana disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat terjadi pelanggaran. Kerja sosial bisa berupa dapat berupa: pembacaan janji patuh protokol kesehatan; aktivitas fisik paling lama 15 (lima belas) menit; dan/atau membersihkan fasilitas umum paling lama 30 (tiga puluh) menit, dengan memakai tanda pelanggar protokol COVID-19.

“Sementara, sanksi aktivitas fisik terdiri atas: sit-up; push-up; lari; dan/atau aktivitas fisik sejenis,” bunyi Perwali itu.

Sedangkan tindakan polisional berupa penahanan sementara selama 1×24 jam. Penahanan sementara dilakukan apabila pelanggar menolak untuk dikenai sanksi administratif berupa kerja sosial.

Untuk pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan bakal dkenai sanksi administratif berupa: teguran lisan dan/atau teguran tertulis; penghentian sementara operasional usaha; dan/atau pencabutan izin usaha sementara.

Penghentian sementara operasional usaha diberikan apabila masih melanggar. Padahal sebelumnya sudah diberi peringatan lisan atau tulis dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

“Penghentian sementara operasional usaha paling lama 14 hari kerja. Sedangkan pencabutan izin usaha sementara selama 3 bulan apabila masih melanggar ketiga kalinya,” jelas Perwali. (*)

Pos terkait