Rapat koordinasi guna menindaklanjuti pembaruan data kemiskinan dan ketenagakerjaan, Rabu (21/5/2025). FOTO ZUHAJIBONTANG, Pranala.co – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan sosial ekonomi. Rabu (21/5/2025), Pemkot menggelar rapat koordinasi khusus yang membahas pembaruan data kemiskinan dan ketenagakerjaan.
Rapat dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, yang menegaskan pentingnya validasi data untuk mendukung program-program strategis yang berpihak pada masyarakat miskin dan pencari kerja.
“Pemutakhiran data ini sangat penting. Sampai hari ini, proses validasi baru rampung di dua kecamatan, yakni Bontang Selatan dan Bontang Barat,” ujar Agus Haris.
Ia menambahkan, proses pembaruan data di Kecamatan Bontang Utara akan segera dikebut agar seluruh wilayah memiliki basis data terbaru dan akurat.
Pemutakhiran data ini menjadi landasan dalam menyusun program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penciptaan lapangan kerja. Dengan data yang valid, Pemkot berharap bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat bisa lebih tepat sasaran.
“Kita ingin menyelaraskan data dengan kondisi riil di lapangan. Jika datanya akurat, maka seluruh intervensi pemerintah akan lebih efektif,” jelas Agus Haris.
Tak hanya soal kemiskinan, rapat juga membahas persoalan ketenagakerjaan yang menjadi tantangan utama pasca-kontraksi ekonomi akibat ketergantungan pada sektor industri ekstraktif.
Pemkot Bontang, menurut Agus, saat ini tengah menggagas kolaborasi dengan instansi lintas sektor, termasuk dinas ketenagakerjaan, pelaku industri, dan lembaga pelatihan. Strateginya mencakup pelatihan keterampilan, penumbuhan wirausaha baru, dan penguatan sektor UMKM.
“Kami ingin membuka ruang kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Program pelatihan kerja akan disesuaikan dengan kebutuhan industri di Bontang,” ungkapnya.
Upaya pembaruan data ini tidak dilakukan sendirian. Pemkot menggandeng berbagai pihak, termasuk perangkat kelurahan dan kecamatan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pendamping sosial di tingkat akar rumput.
Melalui kerja sama ini, diharapkan proses validasi dan integrasi data bisa selesai tepat waktu, agar tahapan selanjutnya, seperti penyaluran bantuan sosial maupun perencanaan program strategis daerah, bisa berjalan optimal.
Dengan pendekatan berbasis data, Pemkot Bontang berkomitmen mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Rencana ini sejalan dengan visi besar Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju, sejahtera, serta berkelanjutan.
“Semua ini demi kesejahteraan masyarakat. Data adalah kunci, dan kita ingin memastikan kebijakan yang diambil tidak lagi berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan fakta,” tutup Agus Haris. [ZI]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Pos Terkait
Tidak ada komentar