Atasi Banjir, 4 Polder Air Wajib Dibangun di Bontang

  • Whatsapp
Kepala BPBD Bontang, Ahmad Yani

PRANALA.CO – Musibah banjir yang kerap melanda beberapa wilayah di Kota Bontang, Kalimantan Timur sudah semestinya mendapat prioritas perhatian penanggulangan. Sebab, bencana alam ini kerap menjadi momok beberapa lokasi yang memberi dampak cukup parah bagi masyarakat.

Kajian maupun identifikasi penyebab hingga langkah-langkah strategis untuk menanggulanginya pun intens dilakukan. Pemkot Bontang melalui Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang terus berupaya agar masalah ini tak berlanjut.

Bacaan Lainnya

Kepala BPBD Bontang, Ahmad Yani menyebut jika salah satu upaya pencegahan ialah dengan membangun polder pengendali terjadinya lonjakan volume air tersebut. Sebab, hal ini dinilai paling efektif untuk menanggulangi ataupun meminimalisasi terjadinya banjir kiriman atau akibat termasuk wilayah tadah hujan.

Yani bilang, BPBD pun telah berupaya mengomunikasikan hal itu kepada pihak-pihak terkait. Harapannya, proses pembangunan dapat segera dilakukan agar dapat mengatasi bencana yang bisa melumpuhkan aktifitas warga itu.

“Ada 4 polder yang sebaiknya disegerakan pembangunannya. Lokasinya di Kelurahan Telihan, Tanjung Laut Indah, Api-Api, dan area Guntung atau Lok Tuan. Jadi jangan sampai parit-parit dibangun, jalan ditinggikan tapi tetap saja tenggelam kena banjir,” ucapnya.

Di samping itu, pembuatan keempat polder diharapkan bisa difungsikan pihak-pihak lain. Semisal PDAM jika mampu mengolah tampungan air tersebut nantinya untuk kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Sekkot Bontang Aji Erlynawati menilai penyelesaian persoalan banjir di Bontang, dalam setahun terakhir diakui belum maksimal. Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama gagalnya pemerintah menuntaskan persoalan banjir yang kerap melanda Kota Bontang.

Alasannya, badai pendemi Covid-19 meluluhlantahkan berbagai program penanganan banjir yang dirancang sebelumnya. Bahkan, anggaran 10 persen dari APBD untuk penanganan banjir pun harus teralihkan.

“Sepuluh persen itu sebagian dialihkan juga untuk penanganan Covid-19. Yang jadi pertimbangan kan kita harus melihat skala prioritasnya. Kita semua tahu kondisi pandemi ini kayak apa,” ujarnya.

Sehingga beberapa item di 16 poin rekomendasi Tim Pansus Banjir pun belum bisa dilaksanakan, seperti pembangunan waduk dan beberapa fasilitas penjuang lainnya.

“Gimana kalau anggaran kita minim. Karena banyak anggaran harus dialihkan untuk penanganan Covid-19 sesuai instruksi pemerintah pusat,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menampik atas tudingan yang menilai Pemkot Bontang tak serius menangani banjir. Menurutnya, pemerintah telah serius.

 

[win|ADS]

Pos terkait