HARAPAN munculnya program-program baru dalam APBD Perubahan 2026 tampaknya harus ditahan lebih dulu. Kondisi keuangan Pemerintah Kota Bontang masih belum cukup kuat untuk membuka ruang belanja baru.
Di tengah upaya menutup defisit anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah, pemerintah kini lebih fokus menyelamatkan program yang sudah berjalan ketimbang menambah kegiatan baru.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang, Syahruddin, mengungkapkan posisi APBD saat ini masih belum seimbang. Pendapatan daerah yang telah ditambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) belum mampu menutupi kebutuhan belanja pemerintah.
“Posisi APBD kita masih belum balance. Pendapatan ditambah Silpa tidak imbang dengan belanja, sehingga kita harus melakukan penyesuaian,” ujar Syahrudin saat dihubungi, Sabtu (6/6/2026).
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas. Sejumlah kegiatan yang sebelumnya direncanakan berpotensi ditunda bahkan dibatalkan demi mengurangi tekanan belanja daerah.
Saat ini, proses evaluasi masih berlangsung. Pemerintah tengah memilah program mana yang masih bisa dijalankan dan mana yang harus menunggu kondisi fiskal lebih baik.
“Masih kita lihat kegiatan mana saja yang bisa disesuaikan atau ditunda. Ini masih dalam proses pembahasan,” katanya.
Salah satu keputusan yang sudah dipastikan adalah penghentian proyek multi years. Kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna dan menjadi bagian dari langkah pengendalian beban anggaran daerah.
Tak hanya itu, sejumlah paket kegiatan lain juga sedang dikaji untuk kemungkinan penundaan.
Syahrudin menyebut rincian paket yang terdampak masih berada dalam pembahasan teknis dan lebih banyak diketahui oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dengan kondisi tersebut, peluang menghadirkan program baru pada APBD Perubahan dinilai sangat kecil.
“Kalau untuk menambah kegiatan baru di perubahan, sepertinya tidak memungkinkan. Paling hanya pergeseran saja,” tegasnya.
Situasi ini menjadi lanjutan dari tekanan fiskal yang dialami Bontang sejak awal tahun anggaran 2026.
Sebelumnya, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi besar-besaran setelah asumsi pendapatan tidak tercapai. Dampaknya, APBD mengalami defisit sekitar Rp150 miliar.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah mengocok ulang daftar belanja daerah untuk menutup kekurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sejumlah proyek yang semula masuk daftar prioritas akhirnya terkena imbas efisiensi.
Di antaranya proyek revitalisasi Danau Kanaan yang dirancang sebagai proyek multi years selama tiga tahun dengan total anggaran Rp274 miliar.
Kemudian pembangunan mini soccer di Berbas Pantai senilai Rp18 miliar, pembelian mes pemerintah daerah di Jakarta sebesar Rp8 miliar, hingga rehabilitasi Kantor Wali Kota senilai Rp5 miliar.
Di tengah keterbatasan anggaran, Bontang masih mendapat satu kabar positif.
Pemerintah pusat memberikan tambahan anggaran sekitar Rp3 miliar sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah ini menekan angka pengangguran.
Dana tersebut direncanakan untuk mendukung program ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan keterampilan tenaga kerja hingga penanganan berbagai persoalan di sektor ketenagakerjaan.
Meski demikian, usulan program yang akan dibiayai masih menunggu proses verifikasi di kementerian terkait.
“Saat ini, usulan program itu masih dalam tahap verifikasi di kementerian,” kata Syahrudin. [FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
