Pranala.co, BONTANG — Tahun anggaran 2026 tak sepenuhnya mudah bagi Kota Bontang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipastikan turun. Totalnya menjadi sekitar Rp1,9 triliun.
Namun, pemerintah kota memilih tidak mengambil jalan pintas.
Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, memastikan satu hal penting. Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara tetap aman. Tidak ada pemotongan.
Di tengah tekanan fiskal yang dirasakan banyak daerah, kebijakan itu menjadi penegasan sikap. Bontang memilih bertahan. Tidak memangkas hak ASN.
“Saya sudah sampaikan dengan tegas. TPP jangan dipotong. Kita cari solusi lain,” ujar Neni.
Menurutnya, keterbatasan anggaran bukan alasan menurunkan kinerja. Justru sebaliknya. Pemerintah dituntut lebih cermat memilih program. Fokus pada kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat, tanpa biaya besar.
Program promotif dan preventif menjadi contoh. Edukasi kesehatan. Pelayanan publik yang efektif. Hal-hal sederhana, tetapi memberi hasil nyata.
Di sisi lain, kondisi ekonomi Bontang dinilai masih cukup sehat. Tingkat ketimpangan pendapatan relatif rendah. Gini rasio berada di angka 0,325. Lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 0,360.
“Ini menunjukkan distribusi ekonomi di Bontang cukup baik,” jelasnya.
Geliat ekonomi juga terlihat dari tumbuhnya pelaku usaha baru. Sepanjang 2025, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan mencatat lebih dari 2.500 Nomor Induk Berusaha telah diterbitkan.
Angka itu melampaui target tahunan. Pemerintah hanya menargetkan 1.000 pengusaha baru setiap tahun.
“Alhamdulillah, justru tembus lebih dari 2.500. Ini sinyal ekonomi lokal terus bergerak,” kata Neni.
Melihat potensi tersebut, Wali Kota mendorong ASN untuk lebih mandiri secara ekonomi. Tidak semata bergantung pada gaji bulanan.
Ia mengajak ASN mulai melirik usaha kecil. Sederhana. Bisa dijalankan di sela pekerjaan utama. Asalkan halal dan produktif.
“Bisa beternak ayam, jual kopi keliling, atau usaha lain,” ujarnya.
Apalagi, Bontang memiliki program Makanan Bergizi Gratis untuk sekitar 58.000 anak. Kebutuhan telur dipastikan tinggi. Pasarnya jelas.
Neni bahkan memaparkan potensi keuntungannya. Dengan 500 ekor ayam petelur, margin usaha bisa mencapai Rp15 juta per bulan.
Di tengah tantangan fiskal, ASN diminta lebih adaptif. Lebih kreatif. Tetap produktif.
“Pelayanan publik harus jalan. Kemandirian ekonomi juga perlu dibangun,” pungkas Neni. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
