Antisipasi Distribusi LPG 3 Kg Dimainkan, Pemprov Kaltim Bentuk Tim Khusus

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur akan membentuk tim koordinasi terpadu untuk mengawasi pendistribusian LPG 3 Kg.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor menyatakan tim bertugas memastikan LPG didistribusikan tepat sasaran, sekaligus mencegah permainan stok dan harga di tingkat penyalur (agen) maupun sub agen (pangkalan).

“Kuota LPG 3 Kg se-Kaltim itu nilainya Rp639,792 miliar. Semoga dengan adanya tim terpadu dapat membantu [pendistribusian] tepat sasaran sesuai Perpres 104 tahun 2007 dan regulasi lainnya,” ujarnya, Senin (1/3).

Dia menambahkan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan pendistribusian LPG 3 kg di Kaltim tidak tersangkut permainan, terutama di tingkat agen dan pangkalan.

“Antisipasi harus dilakukan, mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Raya Idul Fitri 1442 H,” katanya.

Pria yang akrab disapa Roby itu mengharapkan tim koordinasi terpadu dapat segera terbentuk di tingkat kabupaten dan kota. Dengan begitu sinergi pengawasan terjalin baik untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelangkaan stok dan kenaikan harga yang tidak wajar akibat tingginya permintaan masyarakat.

Berdasarkan data Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim harga eceran tertinggi (HET) LPG PSO (3 kg) di tingkat subpenyalur (pangkalan) bervariasi, di antaranya Kota Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan HET Rp18.000. Harga di tingkat pengecer Rp25.000 hingga Rp28.000.

Kemudian, Kota Bontang Rp19.500, dengan harga di pengecer Rp27.000 hingga Rp30.000. Kabupaten Paser HET Rp22.000, harga pasaran Rp25.000 hingga Rp50.000. Kabupaten Berau HET di subpenyalur Rp26.500 hingga Rp40.000, harga di pengecer Rp27.000 hingga Rp50.000.

Kepala Dinas Perindag dan UKM Kabupaten Paser Chandra Irawanadhi menjelaskan berbagai masalah dalam pengendalian distribusi LPG 3 kg dan solusi di kabupaten paling selatan Kalimantan Timur itu.

“Di Paser juga ada beberapa pangkalan nakal. Setelah droping, LPG hilang begitu saja [padahal] masyarakat belum menikmati dan sudah habis. Kalaupun ada harganya sudah tinggi,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya mengirim petugas untuk memantau pendistribusian LPG secara diam-diam untuk mengetahui ke mana saja LPG dijual. Selain itu, pihaknya meminta list kemana saja LPG disalurkan saat mengurus perpanjangan izin. “Jika sampai tiga kali peringatan masih melanggar, kita akan berikan penalti, bahkan sampai izinnya dicabut,” tegas Chandra.

Untuk menciptakan stabilisasi harga dan menghindari maraknya pangkalan nakal, Paser mengadopsi sistem di Disperindag Jambi. Sebagai informasi, jumlah penduduk miskin hingga September tahun lalu bertambah menjadi 243.990 jiwa di Kaltim. Sedangkan jumlah UMKM tahun ini meningkat menjadi sekitar 309.000 UMKM.

[BS]