Pranala.co, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menunjukkan komitmennya dalam menangani masalah sosial. Salah satunya lewat pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengamen (anjal-gepeng) yang terjaring razia.
Semua individu yang diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) langsung ditempatkan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) milik Dinas Sosial Kutim. Di sana, mereka mendapat pendampingan secara menyeluruh.
“Berapa pun hasil razia dari Satpol, kami tampung semua. Mereka kami tempatkan di RPS dan dibina agar bisa kembali ke kehidupan yang lebih layak,” ujar Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, Senin (21/7/2025).
Ernata menegaskan, pendekatan yang diterapkan di RPS bersifat personal. Setiap penghuni mendapatkan perlakuan sesuai usia, kondisi fisik, dan latar belakang sosial mereka.
Untuk usia remaja atau produktif, mereka diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan. Tujuannya jelas: agar bisa mandiri dan tak kembali ke jalan.
“Ada pelatihan menjahit, tata boga, pertukangan, hingga wirausaha. Disesuaikan dengan minat masing-masing,” jelasnya.
Sementara untuk kelompok lanjut usia (lansia) yang sudah tak memiliki keluarga atau tak mampu hidup sendiri, Dinsos Kutim akan merujuk ke panti jompo.
“Di panti jompo mereka bisa mendapat perawatan yang layak dan berkelanjutan,” sambung Ernata.
Meski berfungsi sebagai penampungan, RPS bukanlah solusi permanen. Masa tinggal di RPS dibatasi hanya satu minggu, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
“RPS ini hanya tempat singgah. Fungsinya untuk memulihkan kondisi sosial dan psikologis mereka sebelum diarahkan ke program pembinaan lanjutan,” tegas Ernata.
Lebih dari sekadar menyediakan makan dan tempat tidur, RPS menjadi langkah awal Dinsos Kutim mengembalikan martabat para manusia jalanan.
Dengan pembinaan yang tepat, diharapkan para penghuni bisa bangkit dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif.
“Kami ingin mereka punya masa depan, tidak selamanya di jalan. Semua orang berhak atas kesempatan kedua,” tutup Ernata.
