Alfiah Muhadi, Pendakwah Perempuan yang Peduli Nasib Kaumnya

Alfiah Muhafi bersama anak dan suaminya di Yogyakarta pada 1953. Sumber: Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi.

ALFIAH Muhadi sedang hamil tua kala clash II terjadi di Yogyakarta. Lantaran tidak bisa ikut berjuang langsung, ia sebisanya membantu para gerilyawan dengan mengumpulkan bekal untuk bertahan di pedalaman. Bersama suami ia beberapakali menyamar sebagai penjual buah atau pedagang sayur.

Namun, karena rumahnya hanya berjarak 300 meter dari pos tantara Belanda, kegiatannya tercium. Rumah Alfiah digerebek, suaminya ditangkap dan ditahan bersama pejuang lain. Alfiah tak tahu di mana suaminya ditahan. Ia berusaha mencari tahu agar upaya pembebasan suaminya bisa dilakukan.

“Namun usahaku sia-sia. Baru setelah Yogyakarta dapat direbut kembali dan suasana sudah tenang, kami dapat berkumpul kembali,” kata Alfiah dalam kumpulan memoar perempuan, Sumbangihku Bagi Ibu Pertiwi.

Kebersamaan yang kembali terjalin itu hanya bertahan selama empat tahun. Pada 1953 suaminya meninggal. Alfiah lantas membesarkan anaknya seorang diri sembari terus aktif dalam gerakan perempuan.

Memperjuangkan nasib perempuan menjadi ketertarikan Alfiah sejak kecil. Alih-alih mendaftar sebagai guru selulusnya dari Sekolah Guru Muhammadiyah (Mualimat) Yogyakarta pada 1937, perempuan kelahiran Karanganyar, Kebumen itu malah masuk organisasi perempuan Aisyiyah dan Pemuda Putri Indonesia (PPI).

Kala itu, banyak perempuan masih buta huruf dan keadaan sosial-ekonomi mereka memprihatinkan. Menurut Alfiah, penjajahan yang begitu lama tidak memberi kesempatan bagi perempuan rakyat bawah untuk memperbaiki keadaan. “Hubungan antara perempuan kalangan biasa dengan perempuan kaum atas hampir tak ada. Kalaupun ada, hubungan itu bersifat feodal,” kata Alfiah.

Alfiah menganggap kultur feodal itu juga membuat perempuan sulit mengembangkan diri. Ia pun berusaha menguarangi masalah ini. Alfiah kemudian bekerjasama dengan Wanita Taman Siswa untuk mengajar perempuan di Yogyakarta agar terbebas dari buta huruf dan sikap rendah diri akibat hidup di lingkungan feodal. “Sedikit demi sedikit terlihat hasilnya, meskipun tidak secara total. Yang penting pula timbul rasa menghargai antar sesama,” kata Alfiah.

Kepeduliannya pada nasib perempuan juga ia suarakan kala mengisi pidato pada Kongres ke-28 Aisyiyah di Medan. Pidato Alfiah berjudul “Harapan Dunia Kepada Kaum Wanita”. Menurutnya, negara akan menjadi baik bila kaum perempuannya baik dan terdidik.

Alfiah ditugasi Aisyiyah mengisi ceramah di cabang-cabang Aisyiyah, khususnya wilayah Kedu dan Banyumas. Pada 1939 ia pernah berdakwah di daerah Banyumas bersama Jendral Sudirman yang kala itu merupakan pemimpin Hizbul Wathon, organisasi kepanduan Pemuda Muhammadiyah. Didampingi istri Surdirman, beberapakali ia naik dokar keluar-masuk desa untuk memberikan ceramah. “Dakwahku di Banyumas seiring dengan keluarga Sudirman,” kata Alfiah.

Untuk dakwahnya di daerah Kedu, Puworejo, dan Kutoarjo, Alfiah seringkali bersama Sarbini dan istrinya, Juffrow Salami, yang bekerja sebagai guru di HIS Muhammadiyah Kutoarjo. Dalam setiap dakwahnya Alfiah selalu menyampaikan tentang kedudukan perempuan dalam Islam.

Bahwasannya perempuan dan lelaki sama-sama hamba Allah yang hadir di muka bumi dengan tanggung jawab masing-masing. “Mengapa hal itu kutekankan, karena pada saat itu masyarakat mempunyai anggapan bahwa perempuan hanya menjadi kanca wingking, teman di belakang suaminya,” kata Alfiah.

Selain aktif berdakwah dan terjun langsung dalam upaya pemberantasan buta huruf, Alfiah juga terlibat dalam mengelola majalah Suara Aisyiyah bagian Karanganyar bersama rekannya Hayinah Mawardi. Namun aktivitas itu berubah semasa pendudukan Jepang lantaran semua organisasi perempuan yang ada harus dilebur dalam Fujinkai.

Setelah kemerdekaan, Alfiah pindah ke Yogyakarta mengikuti suaminya. Mereka tinggal di Ngadiwinatan. Pada 1957, Alfiah bergabung dengan Balai Kesejahteraan Rumah Tangga di Yogykarta. Ia bertugas memberikan penyuluhan tentang perkawinan menurut ajaran Islam bahwa suami tidak semestinya berlaku sewenang-wenang terhadap istri dan anak merupakan tanggung jawab orang tua. Di samping itu, ia juga memberikan kursus keterampilan pada anak perempuan.

Ketika Menteri Agama mendirikan Badan Penyuluh Pernikahan dan Penasihat Perceraian (BP4), Alfiah menjadi salah satu pengurus di Yogyakarta. Alfiah duduk sebagai seksi penerangan ketika Perkumpulan Keluarga Berencana (PKB) didirikan pada 1957.

Meski beberapa golongan agama Islam menolak KB, Alfiah berusaha menjelaskan tiga faktor yang menentukan baik tidaknya KB, yakni niat penggunaan, alat yang dipakai, dan syarat penggunaannya. Ia terus duduk di posisi seksi penerangan hingga kemudian PKB berubah menjadi PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia).

Atas keaktifannya di bidang sosial, pemerintah menganugerahinya penghargaan Satya Lancana Kebaktian Sosial berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 120/TK/Tahun 1996. Suara Aisyiyah Vol. 74 tahun 1997 menulis, penghargaan itu diserahkan Gubernur Kepala Daerah DIY Sri Pakualam VIII di Bangsal Kepatihan Komplek Kantor Gubernur DIY pada 15 Agustus 1997. (*)

More Stories
Ibadah Haji Berpotensi Ditiadakan, Biaya Dipastikan Kembali