Ada Pandemi Corona, Bagaimana Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara?

Konsep Ibu Kota Negara. - Antara

PEMERINTAH menyatakan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur akan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana awal meski saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi virus Corona atau Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Rudy Soeprihadi Prawiradinata.

“Semua prioritas nasional kami tetap berjalan termasuk juga IKN tetap berjalan,” kata Rudy dalam keterangan pers daring di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, sampai saat ini rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur masih terus berproses, termasuk sejumlah persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, dia mengakui rencana pemindahan IKN tersebut bukan menjadi fokus utama sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2021.

Penyebabnya, dalam RKP tahun 2021, pemerintah akan fokus melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sebagai dampak wabah Covid-19. Dia menjelaskan, dalam RKP 2021 pemerintah akan menyiapkan hal-hal mendasar dalam pemindahan ibu kota negara di antaranya penyiapan infrastruktur dasar yang masih perlu disesuaikan dan dipertajam.

“Masih perlu kami sesuaikan, perlu kami pertajam karena kami masih menyelesaikan masterplan, dan urban desain masih difinalkan,” jelasnya.

Sementara itu, sebelum ada wabah Covid-19, pemerintah sudah merancang sejumlah tahapan pemindahan ibu kota negara. Rencananya IKN akan pindah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (4/2/2020) menyebutkan pada 2020 dimulai tahapan persiapan IKN dengan penyiapan masterplan, kemudian penetapan rencana tata ruang kawasan dan pembahasan RUU IKN hingga Badan Otorita Ibu Kota.

Pada 2021 rencananya akan sudah dimulai tahapan ground breaking IKN dan selanjutnya pada 2022 membangun hunian pendukung hingga sarana kesehatan. Kemudian, pada 2023, membangun jaringan telekomunikasi, penyiapan lahan untuk diplomatik, hingga meningkatkan kesiapan bandara dan pelabuhan yang akan dituntaskan hingga 2024, ibu kota negara rencananya resmi di Kalimantan Timur.

Pendanaan Diminta Lebih Transparan

DI tengah adanya pandemi Covid-19, gaung pemindahan ibu kota negara yang baru belum meredup. Pemerintah berencana terus melanjutkan proses perencanaan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah melakukan penawaran paket penyusunan jasa konsultasi penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan ibu kota negara (IKN) senilai Rp85 miliar menggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Adapun, penawaran itu disebut tidak akan mengganggu rencana pemerintah untuk melakukan realokasi dan refocusing APBN untuk memerangi wabah Covid-19. Ketika menanggapi hal itu, Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro mengapresiasi keseriusan pemerintah yang memaksimalkan anggaran untuk melakukan perencanaan yang baik dan benar.

“Namun, pemerintah harus transparan seperti terkait sumber dananya, jangan sampai alokasinya ada yang jomplang,” ungkapnya melalui konferensi video, Kamis lalu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian (dok/DPR RI)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian menambahkan bahwa langkah tersebut juga diambil semata karena belum ada pengumuman pembatalan atau pemindahan jadwal pemindahan IKN akibat pandemi Covid-19. “Jadi, kementerian terkait pasti tetap akan melakukan langkah yang dibutuhkan karena dengan ada Covid-19 bukan berarti tugas kementeriannya hilang atau berhenti sama sekali,” ungkapnya.

Yang perlu ditekankan, menurutnya, adalah jangan sampai kementerian terkait bergerak tanpa dasar dari undang-undang dan melanggar aturan.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menjelaskan bahwa dengan adanya Covid-19, justru anggaran pembiayaan untuk IKN harus diperjelas sumbernya dari mana. Pasalnya, ada kemungkinan pemerintah harus melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk Covid-19 kembali setelah Lebaran.

“Informasi terkait masyarakat yang terpapar Covid-19 ini kuat korelasinya dengan pendanaan APBN. Jadi komitmen refocusing ini harus dilakukan oleh kementerian dengan serius,” jelasnya.

Harapannya, dalam menggarap masterplan tersebut pemerintah bisa lebih terbuka agar perencanaan yang dilakukan tidak hanya menjadi rencana yang kemudian tidak terealisasi dan terus dijustifikasi karena mendapat tekanan dari banyak pihak. “Kita sebagai pelaku perencanaan juga harus serius mengawasi proses masterplan ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum IAP Andi Simarmata mengungkapkan bahwa IAP memperkirakan pengerjaan perencanaan IKN akan tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19 dengan mengesampingkan kegiatan yang tidak terlalu urgen. “Karena physical distancing jadi survei di lapangan di-hold dulu, tapi proses pengolahan datanya mungkin terus dilakukan,” ungkapnya.

Adapun, yang saat ini terpaksa tertunda dalam perencanaan IKN antara lain dari segi penyusunan aturan dasar hukumnya. Andi menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang IKN masih digodok di DPR, sedangkan dengan kondisi seperti sekarang ini pengesahan tidak memungkinkan. (*)

More Stories
19 Rumah di Samarinda Terbakar, 104 Warga Mengungsi