7.910 Warga Bontang Masih Miskin

Ilustrasi.

pranala.co – Jumlah penduduk miskin di Kota Bontang, Kalimantan Timur hingga Maret 2020 mencapai 7.910 jiwa. Tingkat kemiskinan itu menyentuh di angka 4,38 persen pada semester pertama 2020.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang berujar jumlah penduduk miskin meningkat 440 jiwa dibanding 2019 pada periode sama. Kenaikan ini salah satunya karena awal pandemi Covid-19. Namun pada Maret 2020 pandemi mulai melandai di tiap daerah, sehingga berdampak pada pengeluaran rumah tangga yang lebih sedikit.

“Agak terdampaknya di sana, tapi tidak signifikan. Dan kemungkinan seperti itu,” ucapnya.

Pada triwulan pertama efek pandemi di kota industri terbilang kecil, sehingga angka kemiskinan tidak begitu signifikan melonjak.

“Karena awal tahun bulan tiga belum terlalu tercermin. Apalagi kita masih dikelilingi perusahaan raksasa. Kecuali pendataan tengah tahun mungkin keliatan sekali,” jelasnya.

Kata dia, peningkatan jumlah penduduk miskin bisa terlihat drastis apabila ada kejadian khusus seperti krisis ekonomi atau pandemi Covid-19 saat ini. Dampak pandemi Covid-19 ini juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat pengangguran.

Laju pertumbuhan ekonomi minus, pun berdampak pada tingkat pengangguran terbuka (TPT). Periode yang sama, laju pertumbuhan ekonomi pada 2019 minus 2,18 persen. Dan tahun berikutnya dengan periode sama, mengalami kenaikan 2,76 persen.

Diketahui, sebelum masa pandemi, TPT  2019 berada pada persentase 9,02 persen. Periode sama pada 2020 TPT naik hingga 9,46 persen.

“Itulah yang melatarbelakangi jumlah penduduk miskin,” tutupnya. **

Kriteria Warga Miskin Versi BPS

Dilansir dari laman BPS, kriteria penduduk miskin menurut BPS adalah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lainnya)

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi.

Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. **

 

 

Penulis: Lutfi Rahmatunisa’

More Stories
Tim CSR Badak LNG Diundang ke Abu Dhabi, Kok Bisa?