Menu

Mode Gelap

Bontang · 20 Jun 2022 00:11 ·

PT Wika Rekrut Tenaga Kerja dari Luar Bontang, Dewan Minta Aktivitas Disetop


					Audiensi pimpinan beserta anggota DPRD Bontang ke Kantor PT Wika di kawasan KIE. (Bams/Pranala) 
Perbesar

Audiensi pimpinan beserta anggota DPRD Bontang ke Kantor PT Wika di kawasan KIE. (Bams/Pranala)

banner dprd bontang
pranala.co – Proses rekrutmen tenaga kerja dari luar daerah yang dilakukan PT Wijaya Karya (Wika), dalam pembangunan pabrik amoniak nitrate di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE), disorot DPRD Bontang, Kalimantan Timur.

Tercatat, PT Wika mendatangkan 20 tenaga kerja dari luar Bontang dengan sistem borongan untuk tenaga pipe fitter dan welder. Perekrutan itu juga diketahui tanpa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang.

Hal ini membuat unsur pimpinan dan gabungan komisi DPRD Bontang bertandang langsung ke Kantor PT Wika untuk audiensi, Senin (23/5/2022) pagi.

Menurut Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, apa yang dilakukan PT Wika menyalahi aturan. Sebab tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 Tahun 2018.

Seharusnya, kata dia, proses perekrutan mengutamakan tenaga kerja lokal dan melaporkan secara resmi ke Disnaker. Untuk itu, pihaknya meminta kepada perusahaan agar menghentikan aktivitas 20 pekerja luar tersebut dan mengutamakan tenaga kerja asal Bontang

“Kami juga meminta agar sistem borongan ini dihentikan. Karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakar terutama di buffer zone (daerah penyangga),” pinta pria yang akrab disapa AH tersebut.

Menanggapi hal itu, Manajer Proyek PT Wika, Hadi Prasetyo menyampaikan, pihaknya pada dasarnya telah melalui tahapan pencarian tenaga kerja lokal dalam perekrutan ini.

Namun dari hasil seleksi, tidak terpenuhi spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan sehingga harus mencari dari luar daerah demi bisa memenuhi target pekerjaan.

Di sisi lain, pihaknya juga telah berencana melaporkan hasil rekrutmen tersebut kepada Disnaker Bontang. Namun kondisi itu sudah terlanjur viral lebih dulu di media sosial (medsos) sebelum pelaporan itu terjadi.

Terkait soal tenaga luar Bontang, pihaknya mengklaim sejauh ini persentasenya sebanyak 23,1 persen. Sehingga tidak menyalahi aturan dalam Perda yang menyebut maksimal di angka 25 persen.

“Namun kami berjanji akan mengevaluasi permasalahan ini dan menghentikan sistem borongan tersebut,” tandas Hadi.

 

[BMS/ADS]

Artikel ini telah dibaca 522 kali

Avatar of Suriadi Said badge-check

Editor

Baca Lainnya

Fenomena Langka! Gerombolan Lumba-Lumba Terlihat di Perairan Malahing

1 Juli 2022 - 17:58

Fenomena Langka Gerombolan Lumba Lumba Terlihat di Perairan Malahing

Lagu Bawasir dan Pelesiran, Dua Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Warga Pesisir Bontang

1 Juli 2022 - 15:29

Inovasi ini memudahkan catin melakukan perubahan status pada Kartu Tanda Penduduk elektronik e KTP dan pembuatan Kartu Keluarga KK baru. 1

“Demi Kekasihku”, Status Pengantin Baru Langsung Berubah

1 Juli 2022 - 09:57

Demi Kekasihku Status Pengantin Baru Langsung Berubah 1

Pupuk Kaltim Klaim Sudah Transparan Soal Dana CSR

1 Juli 2022 - 08:11

Pupuk Kaltim Klaim Sudah Transparan Soal Dana CSR

Aksi Demonstrasi Pupuk Kaltim Berjalan Damai, Pendemo Pungut Sampah

30 Juni 2022 - 17:36

Usai Demonstrasi Masyarakat Bufferzone Menggugat Punguti Sampah

Demi Isi Perut, Mencuri 8 Motor di Kutai Timur

30 Juni 2022 - 16:55

Untitled design 8 1
Trending di Bontang