Pranala.co, PANGKEP – Pembahasan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 di DPRD Pangkep menitikberatkan pada peningkatan layanan publik.
Ketua Komisi II DPRD Pangkep, Lutfi Hanafi, menyebut ada 12 poin utama yang menjadi arah penyusunan APBD 2026. Mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal.
“Intinya bagaimana pemerintah daerah bersama DPRD memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Lutfi usai rapat pembahasan PPAS, Senin (22/9/2025).
Dalam paparannya, Lutfi menegaskan beberapa sektor penting yang akan diperkuat, di antaranya: Akses dan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya; Penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta ekonomi kreatif.
Selain itu, pemenuhan infrastruktur dasar penunjang mobilitas dan ekonomi; Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; Optimalisasi sumber daya alam berkelanjutan; Pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat; Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan.
Adapula, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial; Pengembangan sumber daya manusia (SDM); Peningkatan kualitas lingkungan hidup; Konektivitas digital dan elektrifikasi; Penguatan cadangan daerah melalui distribusi dan penyimpanan pangan.
Menurut Lutfi, meski tidak jauh berbeda dengan APBD 2025, ada harapan besar tambahan dana dari pemerintah pusat. “Apalagi sudah ada pernyataan Menteri Keuangan bahwa dana transfer pusat ke daerah akan ditambah,” tegasnya.
Tambahan anggaran ini akan difokuskan untuk memperluas layanan publik, termasuk menyelesaikan kewajiban Pemda pada program BPJS. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa menikmati layanan kesehatan gratis.
Selain kesehatan, isu kebersihan juga mendapat perhatian serius. Tumpukan sampah yang kerap dikeluhkan warga akan ditangani dengan penambahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup.
“Tahun ini anggaran operasional DLH sekitar Rp10 miliar. Tahun depan insya Allah kita tingkatkan menjadi Rp15 miliar. Armada pengangkutan sampah juga akan ditambah,” kata Lutfi.
Dengan kebijakan ini, DPRD Pangkep bersama pemerintah daerah menargetkan kualitas layanan publik semakin meningkat. Masyarakat diharapkan bisa merasakan dampak langsung, terutama di bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan.
“Harapan kami, kualitas hidup masyarakat Pangkep semakin baik dari tahun ke tahun,” tutup Lutfi. (ADS/DPRD PANGKEP)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
